Sultra Research of Law

Langkah-Langkah Perlindungan Hukum atas Hak Penyandang Disabilitas untuk Mendapatkan Pekerjaan

Marfua Hafid, Hijriani Hijriani, La Ode Bariun — Mon, 14 Jul 2025 17:53:07 +0700

Penelitian ini membahas hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses peluang kerja di Indonesia serta langkah-langkah hukum yang diambil untuk memperkuat perlindungan hak mereka. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa meskipun hak atas pekerjaan dijamin oleh konstitusi dan berbagai regulasi nasional maupun internasional, penyandang disabilitas masih mengalami diskriminasi yang signifikan, baik dalam proses rekrutmen, promosi jabatan, maupun kondisi kerja yang belum inklusif. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi hambatan tersebut dan menganalisis efektivitas regulasi yang ada dalam menjamin hak penyandang disabilitas di dunia kerja. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan perbandingan, mengkaji peraturan nasional seperti UU No. 8 Tahun 2016 dan ratifikasi CRPD, serta praktik terbaik dari negara lain. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif, evaluatif, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan multidimensional, mulai dari diskriminasi eksplisit dan implisit, rendahnya pendidikan dan keterampilan, hingga kurangnya fasilitas aksesibilitas dan kesadaran perusahaan, masih menjadi kendala utama. Implementasi regulasi juga terhambat oleh minimnya pengawasan dan lemahnya sanksi bagi pelanggar. Oleh karena itu, langkah hukum seperti pemberian sanksi administratif, insentif bagi perusahaan inklusif, peningkatan fasilitas kerja, serta kampanye kesadaran dan pelatihan menjadi sangat penting. Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas harus didukung oleh pengawasan yang efektif, dukungan politik, dan keterlibatan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan implementasi kebijakan afirmatif sebagai upaya mewujudkan kesetaraan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Indonesia

Pertanggungjawaban Perusahaan dalam Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak oleh Perusahaan

Rasid Suka, Hijriani Hijriani — Mon, 14 Jul 2025 17:54:40 +0700

Tenaga kerja merupakan elemen penting dalam dunia usaha yang harus dilindungi hak-haknya, terutama dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, praktik PHK sepihak oleh perusahaan tanpa prosedur hukum yang benar masih sering terjadi dan menimbulkan kerugian bagi pekerja, baik secara finansial maupun psikologis. Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk pertanggungjawaban perusahaan dalam pemenuhan hak tenaga kerja yang mengalami PHK sepihak, dengan studi kasus di PT. OSS, Kabupaten Konawe. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual dan studi kasus, melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perusahaan mengklaim telah mengikuti prosedur administratif, pembayaran kompensasi kepada pekerja tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 UU Cipta Kerja, sehingga hak-hak normatif pekerja tidak terpenuhi secara substansial. Selain itu, lemahnya pengawasan aparat penegak hukum, terbatasnya akses pekerja ke lembaga penyelesaian sengketa, rendahnya pemahaman hak pekerja, dan budaya perusahaan yang permisif terhadap PHK sepihak turut menghambat efektivitas perlindungan hukum. Secara yuridis, PHK sepihak bertentangan dengan prinsip hubungan industrial yang mengedepankan mekanisme bipartit dan mediasi. Secara moral dan konstitusional, perusahaan wajib memenuhi hak pekerja sesuai amanat UUD 1945. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban perusahaan atas PHK sepihak belum mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan hukum efektif. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan peningkatan literasi hak ketenagakerjaan untuk menjamin perlindungan hak pekerja secara menyeluruh.

Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan di Bawah Sepuluh Hari Kerja Berdasarkan PP No. 9 Tahun 1975

Satar Satar, St Fatmawati L, Muhammad Fitriadi — Mon, 14 Jul 2025 17:55:50 +0700

Pencatatan perkawinan merupakan aspek penting dalam menjamin legalitas dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri. Namun, dalam praktik di Indonesia, khususnya di beberapa daerah, masih ditemukan pencatatan perkawinan yang dilakukan kurang dari sepuluh hari kerja sebelum akad nikah tanpa dispensasi resmi, yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kondisi ini menimbulkan berbagai masalah administratif dan hukum, seperti ketidaksesuaian data, keterlambatan penerbitan buku nikah, serta potensi penyalahgunaan prosedur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari pelanggaran tenggat waktu pencatatan perkawinan dan mengkaji upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat kepatuhan terhadap norma administratif tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat pencatat nikah dan calon pengantin, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan yuridis untuk mengidentifikasi dampak hukum dan hambatan implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran tenggat waktu pencatatan perkawinan menyebabkan kerancuan dokumen hukum, gangguan sistem administrasi, dan membuka peluang praktik gratifikasi. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbatasan kapasitas kelembagaan menjadi faktor utama kurangnya kepatuhan. Upaya penguatan melalui edukasi hukum, pelatihan pejabat, pemanfaatan teknologi informasi, dan penegakan sanksi administratif sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pencatatan perkawinan yang tertib dan akuntabel.

Faktor Penentu Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan di Kabupaten Konawe

Syukur Syukur, La Ode Bariun, Winner A Siregar — Mon, 14 Jul 2025 17:57:00 +0700

Pelaksanaan kebijakan hukum pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pertambangan Kabupaten Konawe masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Faktor-faktor seperti substansi hukum yang lemah dan multitafsir, keterbatasan sumber daya pengawas, minimnya anggaran dan fasilitas, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya koordinasi antarinstansi menjadi tantangan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan hukum pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pertambangan Kabupaten Konawe. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan analisis dokumen, wawancara dengan pejabat terkait, dan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan regulasi dan lemahnya penegakan hukum menyebabkan rendahnya kepatuhan perusahaan tambang terhadap kewajiban lingkungan, yang berdampak pada kerusakan lingkungan seperti pencemaran air dan sedimentasi sungai. Keterbatasan sumber daya dan anggaran pengawas juga mengurangi efektivitas pengawasan, sementara partisipasi masyarakat yang minim dan koordinasi antarinstansi yang kurang baik memperburuk kondisi tersebut. Kesimpulannya, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi lintas sektor sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan hukum pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pertambangan Kabupaten Konawe

Implikasi Hukum atas Ketidaksesuaian Akta dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan

Maharani Maharani, La Munawir, Hijriani Hijriani — Mon, 14 Jul 2025 00:00:00 +0700

Tanah merupakan sumber daya strategis yang memerlukan kepastian hukum untuk mencegah konflik dan sengketa pertanahan. Pemerintah Indonesia mengatur pendaftaran tanah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang mewajibkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menyampaikan akta ke Kantor Pertanahan dalam waktu tujuh hari kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum PPAT terkait kewajiban penyampaian akta dan implikasi hukum keterlambatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta analisis kualitatif deskriptif berdasarkan data wawancara dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan penyampaian akta disebabkan oleh hambatan teknis, seperti integrasi sistem digital yang belum optimal, dokumen pemohon yang tidak lengkap, dan keterlibatan pihak ketiga seperti bank. Implikasi hukum keterlambatan meliputi sanksi administratif (teguran, pembekuan akun, pemberhentian) dan potensi gugatan perdata atas kerugian yang timbul. Keterlambatan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko sengketa pertanahan. Penelitian menegaskan pentingnya sinkronisasi regulasi dengan kesiapan teknologi serta peningkatan kapasitas PPAT dan pengawasan yang efektif untuk mewujudkan sistem pertanahan yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Dampak Korupsi Pada Pelaksanaan Bansos COVID- 19

Dita Arsyifa Hirmawati, Nadea Lathifah Nugraheni — Tue, 15 Jul 2025 13:05:45 +0700

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak korupsi pemerintah terhadap pengelolaan bantuan sosial dan efeknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Kedudukan Dan Kewenangan Wakil Presiden Dan Platform Lapor! Mas Wapres: Analisis Dalam Konteks Demokrasi Digital

Selvi Putri Cahyani — Tue, 15 Jul 2025 13:09:58 +0700

The digital transformation of governance has driven public service innovations, including the LAPOR! Mas Wapres platform initiated by the Vice President of the Republic of Indonesia. This initiative raises controversy due to the absence of explicit constitutional provisions regarding the Vice President’s administrative authority. This study normatively analyzes the legal status and limitations of the Vice President’s authority in managing digital-based public administration, as well as its implications for digital democracy and good governance. It employs a normative qualitative approach with library research and descriptive-analytical techniques. The results indicate that the Vice President lacks autonomous administrative authority unless explicitly delegated by the President. Therefore, any management of public digital platforms by the Vice President must be supported by formal legal regulation to avoid authority overlap and legitimacy issues. The study recommends establishing clear regulations and institutional integration to enhance accountability and strengthen digital democracy in Indonesia.