Sultra Research of Law

Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pengangkutan Barang dengan Layanan Maxim Delivery

Agus Triyanto, Jabalnur Jabalnur, Endah Widyastuti — Tue, 31 Aug 2021 00:00:00 +0700

Penyelenggaraan pengangkutan barang menggunakan sepeda motor pada era modern saat ini banyak digantikan oleh jasa pengiriman barang secara online seperti layanan Maxim Delivery pada aplikasi Maxim, dalam pelaksanaan pengangkutan, apakah pengangkutan barang dengan penggunaan sepeda motor dalam kegiatan tersebut sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum Normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), serta pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil dari Penelitian ini adalah pelaksanaan layanan Maxim Delivery termasuk dalam kegiatan pengangkutan barang. Namun, dalam kegiatan pengangkutan barang tersebut juga disertai pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan, sehingga sarana atau alat transportasi yang seharusnya digunakan adalah kendaraan bermotor umum. Oleh sebab itu, karena sepeda motor tidak termasuk dalam kelompok kendaraan bermotor umum sebagaimana yang diatur pada Pasal 47 Ayat (3) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka pelaksanaan layanan Maxim Delivery termasuk dalam kegiatan pengangkutan barang umum yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BARANG ASET KANTOR PENGHUBUNG KABUPATEN BUTON DI KOTA KENDARI

WAHYU PRIANTO Wahyu — Tue, 14 Sep 2021 21:25:39 +0700

Tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada Kantor Penghubung Kabupaten Buton Di Kota Kendari dan juga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Pertanggungjawaban terhadap Barang Milik Daerah Pada Kantor Penghubung Kabupaten Buton Di Kota Kendari. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yaitu secara yuridis melihat Peraturan tentang pengelolaan barang milik daerah untuk mendapatkan norma dari bentuk pertanggungjawaban dari pengelolaan barang milik daerah. Kemudian di lihat secara empiris yaitu melihat peroses pengelolaan barang milik daerah di kantor penghubung kabupaten buton di kendari. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara yang di analisis secara deskriptif kualitatif untuk menelaah data-data yang dideskripsikan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertanggungjawaban hukum atas pengelolaan barang milik pemerintah di kantor penghubung kabupaten buton di kendari sangat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, salahsatunya karena barang milik daerah saat ini dapat sembarangan dipindahtangankan tanpa memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam hukum yang mengatur tentang barang milik daerah

Penyelesaian Sengketa Administrasi Izin Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Abdul Kadir — Sun, 26 Sep 2021 00:00:00 +0700

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 membawa sejumlah perubahan besar salah satunya mengenai pengaturan kewenangan penerbitan izin pertambangan yang dialihkan seluruhnya kepada pemerintah pusat. Perubahan tersebut menimbulkan permasalahan hukum bagi penyelesaian sengketa pertambangan khususnya di Sulawesi Tenggara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum mengenai penyelesaian sengketa adminstrasi akibat pengalihan kewenangan izin pertambangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menemukan bahwa pengalihan kewenangan izin pertambangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum penyelesaian sengketa administrasi dimana hak tanggung gugat berada di pemerintah pusat sementara permasalahan timbul akibat dari tindakan pemerintah daerah. Seharusnya penyerahan kewenangan ini dibarengi dengan sinergitas antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak menimbulkan kerancuan penyelesaian permasalahan hukum akibat perizinan pertambangan.

Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Tambang Galian C Ilegal di Kabupaten Wakatobi

Apep Andriana — Tue, 31 Aug 2021 00:00:00 +0700

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, izin usaha merupakan instrumen yang sangat penting sebagai bentuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan pertambangan jenis golongan C atau batuan di wilayah Kabupaten Wakatobi masih banyak yang belum mengantongi izin atau ilegal. Kegiatan tersebut sudah berlangsung dalam rentan waktu yang cukup lama. Hal ini kalau dibiarkan akan menimbulkan dampak kerusakan bagi lingkungan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum terhadap penambangan golongan C atau batuan yang dilakukan secara ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder serta wawancara. Hasil penelitian penegakan hukum terhadap pertambangan galian golongan C atau batuan secara ilegal di Kabupaten Wakatobi sudah berlangsung lama dan cenderung dibiarkan, namun saat ini penindakan terhadap para penambang ilegal tersebut telah tersentuh oleh hukum sehingga kegiatan tersebut sudah mulai terhenti.

Sanksi Hukum Kampanye Janji Pemberian Jabatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah

Ferdian Candra, La Ode Bariun — Tue, 31 Aug 2021 00:00:00 +0700

Penelitian ini untuk mengetahui sanksi hukum kampanye janji pemberian jabatan dalam Pilkada, dikarenakan perilaku tersebut semakin terkesan adanya pembiaran. Sementara, salah satu faktor keberpihakan pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pilkada dikarenakan keinginan untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan karir. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan teori (theoretical approach). Sementara bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer diperoleh melalui wawancara, bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dan bahan hukum tersier diperoleh melalui penelitian media pranata, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara eksplisit UU Pilkada tidak mengatur mengenai kampanye janji pemberian jabatan. Tetapi, jika ditelaah secara mendalam maka perilaku tersebut dapat disejajarkan dengan maksud Pasal 73 Ayat (1) UU Pilkada, sehingga dapat diberikan sanksi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (2) UU Pilkada. Selain itu, perilaku tersebut juga bertentangan dengan prinsip jujur dalam kampanye sebagaimana diatur pada Pasal 4 Ayat (1) Huruf (a) PKPU Kampanye Pilkada. Dalam hal ini, pelanggaran terhadap prinsip jujur dalam kampanye Pilkada tidak ada sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pelakunya. Akan tetapi dari aspek etik, bisa mengakibatkan turunya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Bawaslu, apabila tidak dilakukan penegakan hukum.

Kata Kunci : ; J;