Sultra Research of Law

Analisis Faktor Penghambat Pengawasan Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Provinsi Sulawesi Tenggara

St. Fatmawati. L — 2024-03-31

Perkembangan Organisasi Masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Prov. Sultra) mengalami peningkatan. Akan tetapi, Ormas yang ada di Provinsi Sultra sampai saat ini masih belum terorganisir dengan baik karena masih banyaknya Ormas yang belum mendaftarkan diri secara kelembagaan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Prov. Sultra. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji faktor penghambat pengawasan kegiatan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dengan pendekatan analitis secara kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengawasan Ormas di Sulawesi Tenggara bukan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk melindunginya agar tidak disalahgunakan dan merugikan pihak manapun. Upaya pengawasan dan deteksi dini oleh Badan Kesbangpol dan pihak berwenang memungkinkan konflik segera diatasi dan tidak meluas. Permasalahan yang timbul dalam fasilitasi kebijakan pemerintah daerah untuk pemberdayaan Ormas yaitu masih minimnya dukungan anggaran, sumber daya manusia dan pelaporan perpindahan sekretariat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ormas melalui fasilitasi kebijakan pemerintah daerah juga perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kerjasama dan tanggung jawab Ormas dalam menjaga kondusifitas wilayah.

Peran Pemerintah dalam Mencegah Pengambilalihan Harta Yayasan oleh Ahli Waris Pendiri

Suriani Bt. Tolo — 2024-03-31

Penelitian ini membahas peran pemerintah dalam mencegah pengambilalihan harta yayasan oleh ahli waris pendiri di Indonesia. Meskipun undang-undang yayasan telah ada sejak tahun 2001, masih terdapat tantangan dalam mengatasi isu-isu seperti konflik internal, penggelapan dana, kesalahan administratif, dan keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi fungsi yayasan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yayasan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan sosialnya, tetapi sering kali mengalami masalah terkait pengambilalihan harta oleh ahli waris pendiri. Pengawasan pemerintah, baik melalui Kementerian Hukum dan HAM maupun Kementerian Sosial, menjadi kunci dalam mencegah pengambilalihan tersebut. Proses pengawasan meliputi tahap pendirian yayasan hingga pengumuman resmi, dengan langkah konkret berupa pemberian akreditasi oleh Kementerian Sosial. Dapat disimpukan bahwa pengawasan negara terhadap yayasan penting untuk memastikan keberlangsungan dan integritas yayasan dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta memastikan bahwa harta yayasan tetap menjadi milik yayasan sebagai badan hukum yang terpisah.

Implikasi Hukum Surat Keputusan Kepala Sekolah dalam Pengangkatan Guru Honorer di Kabupaten Konawe

Laode Bariun — 2024-03-31

Guru memiliki peran krusial dalam pendidikan, dengan tanggung jawab besar dalam membimbing peserta didik menuju tujuan pendidikan. Undang-undang yang mengatur tentang guru menjadi respons atas pentingnya peningkatan mutu dan profesionalisme tenaga pendidik. Namun, pengelolaan guru honorer, terutama dalam penunjukan oleh kepala sekolah, menjadi permasalahan kompleks. Situasi ini menjadi semakin rumit dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang tidak secara eksplisit mengakui status guru honorer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak hukum surat keputusan kepala sekolah dalam penunjukan guru honorer di Kabupaten Konawe, menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Hasilnya menunjukkan bahwa pengangkatan guru honorer oleh kepala sekolah tanpa kewenangan yang sah dapat berdampak pada batalnya keputusan tersebut secara hukum, menyebabkan guru honorer kehilangan statusnya dan menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Legalitas surat keputusan dan surat tugas guru honorer serta prinsip kepastian hukum menjadi kunci dalam memastikan proses pengangkatan yang adil dan terjamin secara hukum, serta untuk menghindari risiko dampak hukum yang tidak diinginkan. Dalam konteks administrasi publik, kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku menjadi suatu keharusan untuk menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat diprediksi bagi semua pihak yang terlibat.

Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian dalam Tradisi Ma’pasilaga Tedong di Upacara Adat Rambu Solo’ Toraja Utara

M. Yusuf — 2024-03-31

Tradisi Ma’Pasilaga Tedong di Toraja awalnya memiliki nilai sakral sebagai bagian dari upacara adat Rambu Solo, namun kini telah dimanfaatkan untuk kegiatan perjudian, dengan kerbau yang sebelumnya digunakan dalam adu kini menjadi sarana taruhan. Penelitian ini menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana perjudian dalam tradisi Ma’Pasilaga Tedong pada upacara adat Rambu Solo’ di Toraja Utara. Menggunakan pendekatan yuridis empiris, data diperoleh melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan upaya preventif dan represif oleh kepolisian, pemerintah, tokoh agama, dan tokoh adat. Langkah preventif melibatkan perbaikan ekonomi, penyuluhan hukum, perlindungan kebudayaan, dan peningkatan kesadaran moral. Upaya represif melibatkan penegakan hukum dengan penangkapan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku. Tantangan utama meliputi faktor ekonomi, pluralisme budaya hukum, dan kendala operasional. Kesimpulannya, penanggulangan perjudian membutuhkan kerjasama holistik untuk mempertahankan tradisi dan moralitas masyarakat Toraja Utara.

Analisis Kesesuaian Penyediaan Fasilitas di Perumahan Puri Khanissa Residence Kabupaten Kolaka dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Suriani Bt. Tolo — 2024-03-31

Perusahaan pengembang perumahan memiliki peran penting dalam memenuhi kewajiban penyediaan prasarana, sarana, dan fasilitas umum yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian penyediaan prasarana, sarana, dan fasilitas pada PT. Khailah Berkah Jaya Pengembang Indonesia, sebagai pengembang perumahan Puri Khanissa Residence di Kabupaten Kolaka dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, analitis, dan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dan penelitian lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Khailah Berkah Jaya, telah mencapai sebagian besar pembangunan perumahan, namun masih terdapat beberapa prasarana, sarana, dan fasilitas umum yang belum terwujud sepenuhnya. Meskipun regulasi yang ketat telah ditetapkan, tantangan dalam pemenuhan kewajiban oleh pengembang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Kesimpulannya, kerangka kerja yang komprehensif telah dibentuk melalui peraturan perundang-undangan untuk memastikan terpenuhinya prasarana, sarana, dan fasilitas umum dalam pembangunan perumahan. Namun, perlu kerjasama yang erat antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat untuk memastikan terciptanya lingkungan perumahan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan sesuai dengan regulasi yang berlaku.